Peran Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Bangsa

Pendahuluan

Salah satu isu penting dalam kesejahteraan bangsa ini adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pentingnya aspek kesehatan ini ditunjukkan dalam Millenium Development Goals (MDG) yang dirumuskan bersama oleh PBB pada tahun 2000 sebagai bentuk prasyarat untuk mencapai pembangunan yang ideal bagi suatu negara. Setidaknya tiga dari delapan MDG relevan dengan kesehatan masyarakat, yaitu menurunkan angka kematian anak, memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya, dan meningkatkan kesehatan ibu. Dilihat dari perkembangan tahun ke tahun, memang Indonesia terus mengalami peningkatan dalam pencapaian MDG. Walau begitu, jika kita bandingkan dengan negara tetangga di ASEAN, Indonesia masih tertinggal dari banyak negara. Berdasarkan laporan pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2013, mutu kesehatan di Indonesia antara tahun 2007-2009 hanya mampu memuaskan 79% warga masyarakat. Sementara itu, dilihat dari jumlah tenaga kesehatan dari tahun 2005-2010, di Indonesia hanya terdapat 0,3 orang per 1000 penduduk atau berarti satu orang tenaga kesehatan harus melayani antara 3000 hingga 4000 anggota masyarakat. Untuk perbandingan dengan negara lain di ASEAN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Peringkat HDI, Kepuasan Masyarakat dan Perbandingan tenaga kesehatan di Asia tahun 2013.

Peringkat HDI	Negara	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (%)	Perbandingan Tenaga Kesehatan (per 1000 orang masyarakat)
18	Singapura	86%	1,8
30	Brunei	-	1,4
127	Vietnam	74%	1,2
114	Philipina	81%	1,2
64	Malaysia	89%	0,9
138	Laos	69%	0,3
121	Indonesia	79%	0,3
103	Thailand	85%	0,3
138	Kamboja	75%	0,2
134	Timor Leste	-	0,1

Sumber: UNDP, HDR Report 2013, Table 7: Health

Jika kita menyorot pada jumlah tenaga kesehatan per 1000 orang masyarakat, pertanyaannya kemudian adalah berapa idealnya jumlah tenaga kesehatan di Indonesia. Jika kita merujuk pada negara dengan HDI tertinggi di dunia, yaitu Norwegia, mereka memiliki perbandingan 4,1 yang berarti 1 orang tenaga kesehatan cukup melayani 240 anggota masyarakat. Negara dengan perbandingan terbesar adalah Kuba dengan perbandingan 6,4.

Tentu saja, kuantitas tidak cukup untuk menjamin kualitas. Di Yunani, negara dengan perbandingan 6,0, kepuasan masyarakat hanya mencapai 45%, jauh lebih rendah dari Indonesia. Begitu juga, Austria dengan perbandingan 4,7 hanya cukup mencapai 89% kepuasan masyarakat, tidak berbeda dengan Malaysia dengan perbandingan hanya 0,9. Norwegia dengan perbandingan 4,1, hanya mampu memuaskan 68% penduduknya, masih lebih rendah dari Indonesia. Negara dengan kepuasan tertinggi adalah Luxembourg dengan kepuasan 90%, namun perbandingan yang dimiliki hanya 2,9.

Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Derajat Kesehatan Bangsa

Dapat kita pahami bahwa kepuasan masyarakat atas pelayanan kesehatan tergantung bukan hanya oleh faktor jumlah tenaga kesehatan yang ada di masyarakat. Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh empat hal: keinginan untuk memperoleh kesehatan, diperlakukan sebagai seseorang secara individual, perspektif hidup, dan keseimbangan antara kebebasan diri dan pendampingan (Grondahl, 2012). Seorang tenaga kesehatan yang baik tentunya mampu memberikan kesehatan, memperlakukan seorang pasien sebagai seorang pribadi yang bermartabat, memberikan saran-saran tentang perilaku hidup yang baik, dan tidak terlalu memberikan larangan atau mengatur hidup pasiennya. Syarat pertama konsisten dengan kompetensi seorang tenaga kesehatan dalam aspek jasmaniah, tiga syarat terakhir merupakan kompetensi sosial yang sulit dipelajari kecuali kita memiliki kompetensi tambahan selain masalah medis dalam diri manusia. Seorang tenaga kesehatan tidak hanya harus mampu mengetahui dan mengobati pasien, namun juga memberikan nasihat layaknya seorang filsuf yang penuh pengalaman hidup, memiliki empati layaknya seorang kekasih, dan memberikan pola asuh yang otoritatif layaknya orang tua yang baik.

Kita mungkin berpikir kalau jika tenaga kesehatan kita memiliki semua kemampuan tersebut, tidak perlu terlalu banyak tenaga kesehatan yang ada untuk mendorong kepuasan masyarakat atas pelayanan kesehatan. Tetapi hal ini tidak benar. Seorang tenaga kesehatan yang baik akan menghadapi paradoks dalam pertaruhan antara kuantitas dan kualitas. Ketika kualitasnya menjadi tinggi, maka kuantitas orang yang dapat dilayaninya akan menurun (Maestad dan Torsvik, 2008). Hal ini wajar. Jika orang melihat suatu tenaga kesehatan memiliki mutu yang tinggi, orang akan berusaha mencarinya dan menjadi pasiennya. Beban kerja dari tenaga kesehatan tersebut akan meningkat dan lebih sedikit waktu yang dapat ia habiskan pada pasien secara individual. Hasilnya, pasien akan mengalami penurunan kepuasan terutama pada aspek “diperlakukan sebagai seorang individu”. Jika hal ini dibiarkan, maka pasien akan kehilangan kepuasan dan akhirnya mutu pelayanan dari pelayan kesehatan tersebut dinilai buruk. Karenanya, kita tidak hanya semata harus meningkatkan kualitas, namun juga kuantitas dari tenaga kesehatan yang ada di masyarakat.

Beberapa pakar kesehatan dapat berargumen kalau kepuasan dari masyarakat bukanlah indikator yang baik untuk menilai derajat kesehatan suatu bangsa. Alasannya adalah masyarakat tidak punya kompetensi yang cukup untuk menilai kesehatannya sendiri. Hal ini mengapa mereka mengunjungi tenaga kesehatan. Pelayanan yang buruk, misalnya menelankan obat yang pahit, tidak dapat dihindari jika ingin sehat. Kepuasan adalah sesuatu yang subjektif (Mosadeghrad, 2012). Banyak pasien yang menolak perlakuan tertentu padahal perlakuan tersebut lebih baik bagi dirinya agar dirinya menjadi lebih sehat. Hal ini disebabkan karena persepsi seseorang ditentukan oleh pengetahuan yang ia miliki. Apa yang kita lakukan dalam kondisi semacam ini? Kita tidak dapat mendidik seluruh anggota masyarakat tentang khasiat obat tertentu atau mengajak mereka mengikuti sebuah periode “wajib kesehatan” seperti “wajib militer” agar semua paham tentang kesehatan. Hal-hal detail tersebut diajarkan di perguruan tinggi.

Disinilah peran dari Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). SKM bekerja pada level masyarakat, bukan individual seperti dokter dan perawat. Tujuannya adalah bukan hanya memberikan kepuasan pada pelayanan kesehatan di negara ini, namun juga memberikan kesehatan yang objektif pada masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah “tindakan kolektif untuk mempertahankan peningkatan kesehatan pada tingkat populasi” (Beaglehole et al, 2004). Perhatikan bahwa kesehatan masyarakat merupakan suatu tindakan kolektif, sehingga peran seorang SKM dijalankan seperti halnya seorang pengerah massa yang menggerakkan masyarakat untuk mampu bekerjasama dalam meningkatkan kesehatan mereka dan ketika kesehatan tersebut telah meningkat secara berkelanjutan, masyarakat harus mampu mempertahankannya sehingga tidak terjadi penurunan kesehatan di masa datang pada setiap individu anggota masyarakat tersebut.

Ilmu kesehatan masyarakat saat ini telah berkembang cukup maju. Kita telah banyak tahu tentang apa saja patogen yang menjadi penyebab suatu penyakit, apa saja vaksin dan antibiotik yang dibutuhkan, serta bagaimana komponen lingkungan dan interaksi ekologis yang terjadi antara lingkungan, vektor penyakit, dan manusia saling mempengaruhi (Wing, 2007). Seorang SKM telah dilengkapi dengan senjata pengetahuan yang kuat untuk meyakinkan masyarakat tentang hidup sehat. 

Peran Sarjana Kesehatan Masyarakat

Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh SKM. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia merupakan penggemar rokok dengan konsumsi 240 miliar rokok per tahun, kelima terbesar di dunia (Van Liemt, 2002; Shafey et al, 2009). Diperkirakan 68,8% pria dewasa dan sekitar 2,6% wanita dewasa di Indonesia adalah perokok (Corrao et al, 2000). Hal ini memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat terutama pada kerusakan paru-paru (Lawrence dan Collin, 2004; Mackay dan Eriksen, 2002; Reynolds, 1999). Begitu juga, demam tifoid merupakan penyakit yang relatif sulit dihapuskan, padahal penyakit ini telah hilang di negara-negara maju. 20 ribu orang meninggal setiap tahun di Indonesia disertai dengan kerugian langsung sekitar Rp 600 Miliar dan kerugian karena hilangnya penghasilan sebesar Rp 650 Miliar (Ali, 2006). Kasus kematian karena penyakit kardiovaskuler dan diabetes sebesar 350 orang per 1000 penduduk dan kasus balita di bawah berat normal masih berkisar 18,4% (PBB, 2012).

Tantangan ini kemudian dijawab dengan bekal karakteristik seorang sarjana kesehatan masyarakat. SKM merupakan tenaga kesehatan yang lebih multidimensional dengan orientasi yang lebih kepada masyarakat, daripada individu (Joiner dan Joseph, 2007). SKM tidak akan puas dengan kesehatan satu orang individu tetapi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Paradigma yang digunakan SKM adalah paradigma sehat yang berarti mendorong masyarakat menjaga kesehatannya, ketimbang mengobati masyarakat yang telah terkena penyakit. Karena orang sehat lebih banyak daripada orang sakit, maka cakupan dari SKM menjadi sangat luas dan karenanya, berperan sangat besar bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan dalam aspek preventif.

Besarnya jumlah orang sehat juga berimplikasi pada besarnya tanggungjawab sosial yang dimiliki seorang SKM. Jika sejumlah orang terkena suatu penyakit karena tidak menyadari perilaku hidup yang sehat, SKM semestinya merasa bertanggungjawab atas masalah ini (Weed dan McKeown, 2003). Walau begitu, tanggungjawab ini tidaklah pantas dipandang sebagai beban. Justru hal tersebut merupakan sebuah bentuk sarana untuk meraih kebahagiaan yang besar bagi seorang SKM. Manusia pada fitrahnya merasa bahagia bukan karena harta, jabatan, kekuasaan, kecantikan, atau kepintaran, namun merasa bahagia ketika merasa dikasihi oleh Tuhan (Diener, Tay, dan Myers, 2011), membantu sesama (Post, 2005), dan memiliki banyak hubungan dengan manusia lainnya (Abdel-Khalek, 2006). Tiga hal ini semua tertanam dalam profesi seorang SKM. Dengan menjaga kesehatan masyarakat, SKM bukan saja menjalankan agamanya dengan baik, namun juga membantu sesama dan memiliki banyak sahabat dari masyarakat. Karenanya, menjadi SKM adalah sumber kebahagiaan yang patut dikejar.

Selain berperan ke dalam masyarakat secara sosial, SKM juga berperan ke luar masyarakat dengan cara politik. Hal ini karena kesehatan masyarakat, pada gilirannya, berhubungan dengan isu-isu seperti ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, dan ketidakberdayaan masyarakat (Callahan dan Jennings, 2002). Akar permasalahan dapat berada di titik puncak yaitu pemerintahan. Kebijakan-kebijakan tertentu dapat lebih mampu menghapus kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakberdayaan masyarakat dibandingkan kebijakan lainnya. Kebijakan berdampak pada masyarakat secara lebih luas lagi, dapat pada level daerah hingga negara. Karenanya, seorang SKM dapat bekerja dengan mengambil gerakan politik misalnya dengan menjadi anggota dewan atau pejabat pemerintah. Karena negara ini merupakan negara demokratis, maka posisi dari SKM pada sistem politik kemudian ditentukan oleh masyarakat. Jika SKM mampu meyakinkan masyarakat untuk mendukung dirinya, maka seorang SKM dapat bekerja lebih efisien dengan mempengaruhi kebijakan langsung dari atas dengan terjun pada bidang politik. Langkah ini pada gilirannya akan memberikan keadilan distributif karena masyarakat yang paling membutuhkan akan memperoleh keuntungan yang paling besar (Rawls, 1971).

Sebagai contoh bagaimana SKM dapat bertindak pada ranah kebijakan, kita dapat melihat pada isu kebijakan kesehatan yang ada sekarang. Belakangan sebuah kebijakan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbasis BPJS dikeluarkan oleh pemerintah. Sistem seperti ini efisien dalam menangani masalah pendanaan kesehataan bagi masyarakat tidak mampu. Langkah ini merupakan langkah yang tepat untuk menjawab permasalahan jasmaniah dari aspek kualitatif dalam bentuk persyaratan “menjadi sehat”. Dengan jaminan kesehatan, masyarakat tidak mampu menjadi terlayani dan kemungkinan untuk menjadi sehat lebih besar daripada tidak ada SJSN. Walau begitu dapatkah kebijakan ini menjawab permasalahan kualitatif tentang aspek sosial? Dari studi Yesilada dan Direktor (2010), kita dapat melihat bahwa sistem jaminan sosial menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan menurun di Rumah Sakit milik pemerintah. 

Alasannya adalah karena masyarakat miskin merasa beruntung sudah dapat berobat, sehingga tidak mengharapkan pelayanan yang baik. Hal ini juga berdampak pada pelayanan yang benar-benar tidak berkualitas dari pelayan kesehatan, apalagi yang berorientasi pada kapitalisme. Dari perspektif keadilan distributif, apakah ini berarti kelompok masyarakat miskin memperoleh pelayanan yang terbaik? Bagaimana kebijakan yang lebih baik lagi dalam menjawab permasalahan ini? Seorang SKM karenanya adalah seorang yang berperan ganda (Kutty, 2007). Di satu sisi, ia merupakan pejuang kesehatan yang mencari sebab-sebab penyakit di masyarakat, mengajak masyarakat menghindari sebab-sebab tersebut, dan mengawasi agar masyarakat tidak melanggar pantangan-pantangan yang membawa pada penyakit. Di sisi lain, karena salah satu sebab utama penyakit di masyarakat adalah pola kebijakan, maka SKM juga adalah seorang politisi, yang berusaha mempengaruhi para pembuat kebijakan agar memberikan program yang sebaik mungkin dalam menjaga kesehatan bangsa.

Penutup

Kerangka berikut kemudian akan menjelaskan bagaimana peran dari SKM secara keseluruhan dalam meningkatkan derajat kesehatan bangsa. Dapat dilihat bahwa kedua peran dari SKM tersebut berarah komponen kualitatif maupun kuantitatif dari derajat kesehatan bangsa. Pada komponen kualitatif, upaya SKM untuk menyadarkan tentang kesehatan pada masyarakat akan menjadikan masyarakat tahu bagaimana perilaku yang sehat dan apa konsekuensinya jika berperilaku tidak sehat. Hal ini akan mempermudah intervensi ketika tenaga kesehatan bertindak pada level individual untuk memberikan tindakan kuratif ketika pada akhirnya, ada anggota masyarakat yang harus berobat karena sakit. Lebih jauh, hal ini juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, baik pada level individual maupun kolektif. Komponen kuantitatif tercapai ketika SKM berperan dalam level kebijakan dengan memberikan saran dan masukan pada pembuat kebijakan untuk mengarahkan intervensi kesehatan pada masyarakat tertentu yang rentan pada penyakit, dan karenanya, secara agregat akan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang ada di masyarakat. Siklus ini terus berlanjut ketika SKM menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh dan tiba pada titik dimana derajat kesehatan bangsa ini telah sangat tinggi, dengan keseimbangan antara komponen kuantitatif dan kualitatifnya (kompasiana.com).